Alasan Ukraina Tolak Mentah-mentah Proposal Perdamaian dari Prabowo
Ukraina menolak proposal perdamaian yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ukraina yakin usulan perdamaian dari Menhan Prabowo itu tidak akan berhasil. Pihaknya menganggap proposal itu dibuat atas dasar sejarah Indonesia, sementara konflik yang terjadi di Ukraina berbeda dengan sejarah tersebut.
“Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia yang menjadi alasan untuk mengadakan referendum di sana,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, dalam sebuah pernyataan, dikutip Senin (5/6).
“Setelah melakukan agresi, Rusia menganeksasi Crimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang tercatat dalam dokumen resmi PBB,” lanjutnya.
Nikolenko juga menjelaskan selama peperangan, Rusia telah melakukan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan genosida. Untuk mengakhiri peperangan itu, Rusia harus harus menarik diri dari wilayah Ukraina dan mengembalikan integritas teritorialnya yang diakui secara internasional.
Sementara itu, gencatan senjata dan pembentukan zona demiliterisasi dari kedua belah pihak itu juga tidak akan berhasil. Menurutnya, gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina tidak ada artinya.
Hal itu hanya akan memungkinkan Rusia mengulur waktu dan memulihkan kemampuan serta kekuatan untuk melancarkan serangannya lagi.
Meski demikian, Nikolenko menyatakan Pemerintah Ukraina menghargai perhatian Pemerintah Indonesia untuk mendorong perdamaian di Ukraina.
“Ukraina juga sangat menghargai sosok Presiden Republik Indonesia Joko Widowo yang menjadi pemimpin Asia pertama yang berkunjung ke Ibu Kota Kyiv untuk melihat secara langsung dampak dari agresi Rusia,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menhan Prabowo mengusulkan rencana perdamaian untuk perang di Ukraina pada kesempatannya di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura pada Sabtu (3/6).
Salah satu usulan rencana perdamaiannya itu adalah dengan zona demiliterisasi dan referendum PBB di wilayah yang disengketakan.
Prabowo juga meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia untuk mengeluarkan deklarasi yang menyerukan penghentian permusuhan.
Proposal perdamaian itu sendiri merupakan buntut kunjungan Presiden Jokowi ke Moskow dan Kyiv pada tahun lalu. Dimana Jokowi menawarkan untuk berperan sebagai perantara perdamaian antara para pemimpin yang tengah berkonflik dan untuk menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian.(SC/L44)
