Oposisi Israel Membuat Pemerintahan Baru, Netanyahu Digulingkan

Kursi kepemimpinan di Israel tengah diperebutkan. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mulai bergerak untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Dilansir dari Reuters, Lapid secara resmi mengatakan kepada Presiden Israel Reuven Rivlin telah mencapai kesepakatan dengan sekutu politik untuk membentuk pemerintahan baru.

“Saya merasa terhormat untuk memberitahu Anda bahwa saya telah berhasil membentuk pemerintahan,” kata Lapid melalui email ke Rivlin pada Rabu (2/6) tengah malam. Sementara Rivlin dikabarkan sudah memberikan selamat kepada Lapid melalui telepon.

Mitra utama Lapid adalah nasionalis Naftali Bennett, yang akan menjabat sebagai perdana menteri pertama setelah pemerintahan baru ini terbentuk. Lapid, mantan pembawa acara TV dan menteri keuangan, akan mengambil alih posisinya setelah sekitar dua tahun.

Pemerintah koalisi mereka akan terdiri dari partai-partai kecil dan menengah dari seluruh spektrum politik. Ini termasuk untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel sebuah partai yang mewakili 21% minoritas Arab Israel.

Kelompok ini juga mencakup Yamina-nya Bennett, Blue and White yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Benny Gantz. Ada juga partai sayap kiri Meretz dan Buruh, partai nasionalis Yisrael Beitenu mantan menteri pertahanan Avigdor Lieberman, serta New Hope, partai sayap kanan yang dipimpin oleh mantan menteri pendidikan Gideon Saar, yang memisahkan diri dari Likud Netanyahu.

Pemerintah baru ini, yang akan memimpin mayoritas tipis di parlemen, diharapkan untuk dilantik dalam waktu sekitar 10-12 hari dari sekarang. Ini menyisakan sedikit ruang bagi kubu Netanyahu untuk mencoba dan membatalkannya dengan menyerahkan anggota parlemen ke pihak mereka dan memberikan suara penentangan.

Netanyahu, yang belum menanggapi pengumuman Lapid, menguasai 30 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Ini hampir dua kali lipat dari partai Yesh Atid pimpinan Lapid, dan dia bersekutu dengan setidaknya tiga partai agama dan nasionalis lainnya.

Selama 12 tahun menjalankan jabatan puncak, pemimpin terlama Israel telah menjadi sosok yang sering terpolarisasi di dalam dan luar negeri.

Netanyahu berusaha untuk mendiskreditkan aliansi Bennett-Lapid, dengan mengatakan itu akan membahayakan keamanan Israel. Ini menjadi sebuah referensi untuk upaya mengekang program nuklir Iran dan mengelola hubungan Palestina yang selalu penuh ketegangan.

Lapid diberi tugas untuk membentuk koalisi pemerintahan setelah Netanyahu sayap kanan gagal melakukannya setelah pemilihan 23 Maret. Dia berkampanye di bawah janji untuk “mengembalikan kewarasan” ke Israel, dengan fokus pada pengadilan korupsi Netanyahu atas tuduhan yang dia bantah.

“Pemerintah ini akan bekerja untuk semua warga Israel, mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak. Pemerintah akan menghormati lawan-lawannya dan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menyatukan dan menghubungkan semua bagian masyarakat Israel,” kata Lapid di Twitter.

Pemerintah baru, jika dilantik, akan menghadapi tantangan diplomatik, keamanan dan ekonomi yang cukup besar: Iran, proses perdamaian yang hampir mati dengan Palestina, penyelidikan kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional, serta pemulihan ekonomi setelah pandemi virus corona.

Sebuah sumber yang terlibat dalam pembicaraan koalisi mengatakan pemerintah baru yang diusulkan akan mencoba untuk mempertahankan konsensus dengan menghindari isu-isu ideologis panas. Contohnya soal mencaplok atau menyerahkan wilayah Tepi Barat kepada Palestina.

Bennett mengatakan bahwa kedua belah pihak harus berkompromi pada isu-isu ideologis tersebut untuk mengembalikan negara ke jalurnya, dengan utang pemerintah sebesar 72,4% pada tahun 2020, naik dari 60% pada tahun 2019 dan defisit melonjak menjadi 11,6% pada tahun 2020 dari 3,7 persen pada tahun 2019.

Berakhirnya masa jabatan Netanyahu dapat membawa penangguhan hukuman dari gejolak politik domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel telah mengadakan empat pemilihan dalam dua tahun, tetapi perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Israel masih sangat kecil.

Sumber : Reuters