Dinilai Tak Mampu Tekan Biaya Haji, Komisi VIII Pertanyakan Peran Negara
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mempertanyakan peran negara saat biaya haji melambung tinggi tahun ini. Menurutnya, biaya haji sebesar Rp69 juta yang diusulkan oleh Kemenag, terlampau tinggi bagi masyarakat, terlebih golongan haji reguler atau tidak mampu.
“Yang reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun. Ya kehadiran negara sampai di mana ini?” kata Abdul dalam rapat dengar pendapat dengan Panja BPIH, dikutip pada Jumat (27/1).
Abdul menerangkan, perihal haji, bukan hanya menjadi urusan kementerian agama saja, melainkan juga Kementerian Kesehatan dan pihak penerbangan dalam hal ini Garuda Indonesia dan Angkasa Pura di bawah naungan BUMN.
Pihak-pihak tersebut, kata Abdul, seharusnya bisa menutupi biaya haji masyarakat, sehingga mereka tak perlu membayar dengan angka setinggi itu.
Ia bahkan menyebut, Malaysia yang mematok biaya Rp108 juta bagi calon jamaah haji di sana, per orang hanya dikenai biaya Rp30 juta. Sementara biaya selebihnya ditanggung oleh negara.
“Saya maksudkan di sini adalah mestinya bapak-bapak mestinya sudah menyiapkan (anggaran dan dukungan). Bila perlu ya anggaran tiap tahun di Angkasa Pura, di (Kementerian) Kesehatan dan yang lain. Dimasukkan dalam satu anggaran, artinya ini negara hadir. Termasuk Garuda termasuk Angkasa Pura,” tegasnya.
Selain itu, Abdul juga meminta agar Kementerian Kesehatan meningkatkan pelayanannya bagi para jamaah haji, seperti menyiapkan anggaran untuk haji dan obat-obat yang berkualitas.
Sementara pihak lain, pun diminta untuk berkoordinasi menyesuaikan naik turunnya kurs dan harga bahan bakar pesawat. Sehingga dengan persiapan yang matang maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
“Kalau perlu Komisi VIII menyampaikan pada Presiden (Jokowi agar) negara hadir. Presiden biar perintahkan kepada Kementerian atau Lembaga Negara disiapkan satu anggaran untuk sedikit membantu pelaksanaan ibadah haji. Artinya, kalau ada gejolak kurs, gejolak (harga) avtur itu sudah disiapkan (anggarannya), tidak seperti ini kita harus berdebat. Masyarakat cemas, ini masyarakat cemas dengan harga muncul Rp69 juta itu,” jelasnya. (AKM/L44)
