UU Agraria di India Dibatalkan, Petani: Pertarungan Belum Berakhir
Narendra Modi, Perdana Menteri India mengatakan pemerintahnya akan membatalkan UU Pertanian yang kontroversial yang mulai diberlakukan tahun lalu pada Jum’at (19/11).
Dalam sebuah siaran televisi lokal, Modi menyatakan bahwa parlemen akan mencabut UU Pertanian yang menurut pemerintah dimaksudkan untuk membawa investasi swasta ke sektor pertanian untuk memodernisasi dan meningkatkan produksi.
UU Pertanian tentunya mengundang amarah petani India. Para petani mengatakan undang-undang baru itu akan mengakhiri harga yang dijamin dan akan memaksa mereka untuk menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih rendah.
Mereka menunjukkan perlawanan mereka terhadap undang-undang baru itu dengan mendirikan perkemahan di pinggiran Ibu Kota, New Delhi sejak 2020 silam. Ribuan petani yang berunjuk rasa itu bertahan di tenda-tenda mereka melewati musim dingin yang keras dan lonjakan besar kasus COVID-19.
“Saya mendesak para petani yang berunjuk rasa agar kembali pulang ke keluarga mereka, dan mari kita mulai lagi dari awal,” ujar Modi dalam pidatonya di televisi lokal, dikutip dari VOA.
Pencabutan UU tersebut tentu menjadi kemenangan bagi para petani. Petani di negara bagian Punjab dan negara bagian Haryana merayakan berita pencabutan tiga UU pertanian tersebut.
Mereka mengibarkan bendera kemenangan dan membagikan permen. Namun, mereka yakin jika pertarungan belum berakhir.
“Kami tidak percaya pada janji lisan. Kecuali kami melihatnya secara tertulis bahwa UU itu benar-benar dicabut, kami akan tetap di sini,” ujar Raj Singh Chaudhary, seorang pengunjuk rasa yang mengutarakan kegelisahannya.
Pemimpin petani lainnya mengatakan, mereka butuh janji tambahan dari pemerintah seputar kepastian harga hasil panen mereka untuk mengakhiri protes mereka. (DY/L44)
