Organisasi HAM Dunia, Desak Pemerintah Tidak Menuntut Aktivis HAM Indonesia
Polemik antara pejabat negara dan beberapa aktivis HAM di Indonesia, kini telah menjadi sorotan dunia. Sejumlah organisasi HAM Internasional secara serentak menyatakan dukungannya terhadap aktivis Indonesia, dalam hal ini dua peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Fatia Maulida dan Haris Azhar.
Dua peneliti ICW, yakni Egi dan Miftah, dilaporkan oleh Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan. Sedangkan Fatia Maulidia dan Haris Azhar diseret ke ranah hukum juga oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Mereka berempat sebagai aktivis HAM, kebebasan berkespresinya terjerat oleh pasal karet dalam UU ITE.
Dalam pertemuan sesi ke-48 Dewan HAM PBB yang digelar ada 17 September 2021 lalu, sejumlah organisasi HAM dunia satu per satu menyampaikan keprihatinannya terhadap aktivitas HAM di Indonesia. Mereka menyebut, ini adalah masalah serius, bahkan untuk KontraS yang sejak 2005 telah bekerja sama dengan PBB, kini turut menjadi sasaran.
“Fransicans Internasional merasa bahwa kebebasan sipil semakin terancam di Indonesia. Isu ini merupakan isu HAM yang perlu mendapat perhatian Dewan HAM PBB karena tentunya mengancam kebebasan sipil yang sudah dilindungi dalam instrumen hukum internasional.” Bunyi keterangan KontraS, dikutip dari situs resminya, Sabtu (9/10).
Sejumlah organisasi HAM dunia ini meliputi FIDH dan OMCT, BHRRC, INCLO, CIVICUS, CPJP, FORUM-ASI, Franciscans Internasional, dan Asian Legal Resource Centre (ALRC) serta berbagai organisasi non pemerintah regional maupun nasional. Secara serentak mereka menyampaikan desakannya kepada Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, dan Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri, untuk membatalkan segala tuntutan ini.
“Selain itu, kami berharap adanya langkah naming and shaming atas upaya somasi yang berakibat pada pembungkaman terhadap demokrasi.” Tambahnya. (AKM/L44)
