Usai Diteriaki Wacana 3 Periode, Klarifikasi Jokowi Tak Bikin Publik Puas
Ketegangan wacana penundaan pemilu 2024 atau jabatan 3 periode Jokowi, semakin memanas, usai sejumlah orang berkoar lantang tentang hal itu di depan Jokowi sendiri. Aksi teriakan 3 periode ini terjadi saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Rabu (30/3).
Diketahui, teriakan itu dilontarkan oleh Peserta Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa 2022 dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Menanggapi teriakan yang jelas ditujukan pada dirinya itu, Jokowi lantas membuat klarifikasi. Dalam keterangan persnya, ia meyakinkan bahwa dirinya taat pada konstitusi.
“Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” kata Jokowi, dikutip pada Kamis (31/3).
Alih-alih membuat publik tenang dengan itu, tanggapan Jokowi justru dianggap gamang dan multitafsir. Keterangan yang juga diunggah di akun sosial media itu, mendapat beragam respon dari warganet.
“Penilaian teman2 dari BEM UI n BEM Trisakti bahasa bapak masih terkesan ngambang pak.. Mrka ingin ketegasan bapak ‘saya berjanji patuh konstitusi tidak akan memperpanjang masa jabatan apalagi 3 priode’ mungkin bgtu bahasanya kalo saya boleh usul pak,” tulis akun @februher.
Bukan hanya kepastian, masyarakat juga meminta Jokowi untuk mengusut tuntas kegaduhan yang terjadi akibat isu 3 periode ini yang ditimbulkan oleh para pejabat.
“Kalo begitu Mohon diusut yg buat kegaduhan itu…lalu proses sesuai konstitusi…pasti ada maksud2 tertentu,” tulis akun @anangrock6.
Kegaduhan ini sendiri terjadi karena timbulnya berbagai pro dan kontra yang terjadi di masyarakat Indonesia.
Sebenarnya, wacana mengenai presiden 3 periode sendiri telah bergaung sejak beberapa tahun lalu. Isu ini kembali naik ke publik ketika Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, memberikan usulan mengenai penundaan pemilu, yang kemudian juga dibenarkan oleh Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid.
“Wacana penundaan pemilu ini awalnya dilontarkan oleh para elite. Bagi PKB ini adalah suatu bentuk pengkajian. Wacana ini pasti akan kita perdalam,” kata Jazilul, Jumat (11/3).
Sebelum itu, wacana ini juga sempat disebutkan juga oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan, bahwa para pengusaha ingin Jokowi meneruskan pemerintahannya sampai 3 periode.
Lebih lanjut, isu ini semakin memanas ketika Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengklaim bahwa masyarakat setuju dengan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, klaim itu merujuk pada Big Data pemerintah.
Melihat getolnya pejabat akan ambisi penundaan pemilu ini, lantas mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya, Direktur Eksekutif Indo Strategic, Ahmad Khoirul Umam. Ia mengatakan, bahwa klaim Luhut tersebut merupakan manipulasi informasi.
“Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya,” ungkapnya.
Desakan untuk membuka data yang diklaim itu, juga datang dari Indonesian Corruption Watch (ICW). ICW meminta agar Luhut berani untuk membuka data tersebut kepada publik, sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). (AB/L44)
