Respon Jokowi Soal Banjir di Sintang Panen Kritik Publik
Setelah hampir satu bulan banjir melanda Sintang, Kalimantan Barat, presiden akhirnya buka suara dengan kondisi ini. Namun, alih-alih memberi simpati, pernyataan Jokowi justru memanen komentar publik sebab terkesan menyalahkan masa lalu.
“Bencana banjir yang melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat beberapa hari lalu, disebabkan oleh kerusakan pada daerah tangkapan hujan, yang membuat Sungai Kapuas meluber. Dan kerusakan ini sudah terjadi selama berpuluh tahun. Selain itu, hujan memang lebih ekstrim dari biasanya,” kata Jokowi dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (17/11).
Menanggapi pernyataan tersebut, komunitas peduli lingkungan Greenpeace Indonesia menyebut bahwa tidak ada yang bisa menampik kenyataan bahwa kerusakan alam memang sudah lama terjadi.
Namun terlepas dari itu, lanjut Greenpeace, seharusnya pemerintah senantiasa memikirkan solusi, bukan malah menerbitkan aturan yang merusak lingkungan, dalam hal ini UU Minerba.
“Kerusakan lingkungan Indonesia memang sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun, namun peraturan dan UU yang dibuat pemerintahan @jokowi seperti Omnibus Law dan revisi UU Minerba justru malah semakin memperburuk perusakan lingkungan alih-alih memperbaikinya,” kata Greenpeace melalui akun twitternya.
Tak hanya dari kalangan komunitas, pernyataan Jokowi yang demikian juga bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Barat.
Melihat kondisi wilayahnya yang terendam banjir, Sutarmidji menyebut bahwa bencana ini terjadi karena deforestasi dan aktivitas tambang. Bahkan, ia sempat mengusir 20 perwakilan perusahaan sawit dalam sebuah rapat, sebab mereka merasa tak perlu turut membantu penanggulangan bencana ini. (AKM/L44)
