Tanggapi Kasus Menteri di Balik Bisnis PCR, Partai Ummat Desak Jokowi Mundur
Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Ummat mengeluarkan penyataannya menanggapi sekelumit polemik terkait tes PCR. Belakangan ini, PCR banyak disebut lantaran digunakan sebagai alat bisnis oleh sejumlah pihak, yang disebut-sebut adalah pejabat negara atau menteri di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Ridho menilai hal ini sangat tidak pantas dan melanggar etika, kepatutan dan keadaban publik yang seharusnya diutamakan dalam sebuah negara demokrasi. Mereka yang membuat regulasi, mereka pun yang mendulang untung dari rakyat.
Ia juga menyebut, kendati saat ini aturan PCR telah dicabut, hal tersebut tidak bisa menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara.
“Kapitalisasi bencana di masa pandemi sungguh tak bisa diterima oleh akal sehat dan adab kita sebagai sebuah bangsa. Pertama, karena ini mengandung unsur kezaliman di dalamnya. Kedua, lebih-lebih bila dilakukan oleh pejabat publik, jelas ini berlipat kali dosanya,” kata Ridho, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (4/11).
Beberapa menteri Jokowi yang digadang-gadang berada di balik bisnis PCR ini adalah Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Mneperindag Enggartiasto Lukita, Ketua Kadin Arsjad Rasjid dan sederet nama lainnya.
“Kita harus bisa menangkap gambar besarnya, yaitu keadaan politik dan demokrasi kita selama tujuh tahun ini mengalami kemunduran yang besar. Kasus alat tes PCR ini hanya satu saja dari banyaknya kasus sebagai bukti salah kelola dan kemunduran demokrasi kita,” lanjutnya.
Dengan berbagai polemik yang selalu timbul tak pernah habis, Ridho bersama Partai Ummat mendesak Presiden Jokowi memberhentikan sejumlah menteri atau pejabat yang disebutkan terlibat dalam bisnis PCR.
“Kedua menteri yang berada di bawah pengawasan dan koordinasi langsung dengan Presiden Jokowi telah melanggar kepatutan dan sumpah sebagai pejabat publik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat.” Imbuhnya.
Tak hanya itu, Ridho juga meminta Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala negara. Menurutnya, Jokowi telah gagal menjadi pemimpin selama tujuh tahun ini.
“Partai Ummat mendesak agar Presiden Jokowi berpikir keras dan bersungguh-sungguh untuk memikirkan opsi mengundurkan diri karena telah gagal mengurus kepentingan publik yang vital di masa pandemi,” kata Ridho tegas. (AKM/L44)
