Dicecar Mahasiswa, Luhut Tetap Enggan Buka Soal Big Data
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bersikeras tak ingin membuka soal klaim big data, yang ia sebut bahwa masyarakat setuju penundaan pemilu 2024.
Di hadapan massa aksi mahasiswa Universitas Indonesia, Luhut awalnya menantang mahasiswa tentang apa yang mereka inginkan. Namun, ketika mahasiswa menantang balik soal keterbukaan big data, Luhut justru mengelak.
“Kita tahu, Pak, kita baca di media bahwa Bapak Luhut menyuruh para ketua partai untuk menyuarakan wacana penundaan pemilu. Kita minta Bapak klarifikasi dan membuka big data. Apakah Bapak berani?” kata perwakilan mahasiswa, dikutip pada Rabu (13/4).
“Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya big data?” jawab Luhut.
Antara mahasiswa dan pihak Luhut, terlibat debat sengit. Alih-alih menjawab tuntutan mahasiswa sebagai pejabat publik, Luhut justru menyalahkan mahasiswa, dengan menyebut bahwa mereka hanya berasumsi.
“Kamu berasumsi, itu gak boleh,” kata Luhut.
Luhut tak menampik, bahwa dirinya memang mengatakan soal big data tersebut dan juga menyimpan datanya. Namun, ia menyebut bahwa mahasiswa tak punya hak untuk menuntutnya sebagai pejabat publik.
“Dengerin, kamu anak muda. Kamu nggak berhak nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk bilang enggak (membuka big data),” tegasnya.
Sebelumnya, Luhut mengaku bahwa dirinya memegang big data, yang mana di dalamnya diklaim bahwa mayoritas penduduk Indonesia setuju jika pemilu 2024 ditunda, dan Presiden Jokowi menjabat selama 3 periode.
Desakan keterbukaan data ini, juga sudah sempat disampaikan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW). Dalam hal ini, ICW menautkan Pasal 11 ayat (1) Huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). (AKM/L44)
