Wajib Vaksin Akibatkan Jumlah Penipuan Kartu Vaksinasi Palsu di AS Meningkat
Pakar Keamanan Siber menyatakan bahwa ribuan akun media sosial di Amerika Serikat menawarkan kartu vaksinasi palsu dan berjanji menambahkan catatan vaksinasi palsu ke dalam basis data elektronik.
Hampir seluruh penduduk AS yang divaksinasi membuktian dirinya telah divaksinasi dengan membawa selembar kertas kecil yang diisi dengan tulisan tangan. Kartu tersebut berisi nama lengkap, tanggal lahir, jenis vaksin, jumlah dosis, serta nomor batch.
“Kartu tersebut diperuntukkan sebagai alat komunikasi antara penyedia layanan kesehatan dan pasien untuk menunjukkan bahwa mereka telah divaksinasi. Bahkan, kartu itu juga menjadi pengingat untuk menunjukkan jika tiba waktunya, bahwa dosis kedua sudah perlu diberikan,” ujar Isaac Bledsoe, staf Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS).
Hingga saat ini, kartu tersebut masih banyak digunakan sebagai bukti vaksinasi di AS. Semakin banyak perusahaan yang meminta bukti vaksinasi, semakin banyak pula kartu palsu yang beredar.
“Kami menyaksikan dari awal tahun 2021, ketika kami menerima antara 5-6 keluhan per hari hingga saat ini mencapai sekitar 20-25 keluhan per hari melalui hotline terkait kartu vaksinasi palsu,” tambah Bledsoe, mengutip dari VOA pada Sabtu (13/11).
Menurut Pakar Kemanan Siber, situs yang menawarkan kartu vaksin palsu telah berpindah dari darknet atau situs gelap internet, yang menawarkan jasa maupun barang ilegal ke situs-situs yang biasa digunakan di internet.
“Ini situasi yang sangat buruk. Mereka menggunakan Facebook, Telegram, Instagram, dan WhatsApp untuk memasarkan dan mempromosikan kartu-kartu itu,” ujar Eric Feinberg, staf Coaition for a Safer Web.
Di grup daring tertentu, kartu vaksinasi palsu ditawarkan secara terbuka. Tidak hanya itu, terdapat klien yang senang dan mempublikasikan foto mereka dengan kartu palsu tersebut.
Beberapa pakar dari Check Point Software Technologies menyatakan bahwa penjualan meningkat secara dramatis setelah pemerintah mengeluarkan mandat atau kewajiban divaksinasi untuk pegawai federal.
Sebagai sebuah solusi, mereka akan mengembangkan sebuah database vaksinasi federal terpadu dan kartu digital yang akan memverifikasi status vaksinasi, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa negara di Eropa. (DY)
