Utusan Myanmar untuk PBB: Kita Perlu Lebih Banyak Sanksi!
Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa (4/5) mengatakan kepada Kongres AS bahwa Washington harus menargetkan perusahaan minyak dan gas Myanmar yang dikelola negara dan bank milik negara dengan sanksi.
Duta Besar Kyaw Moe Tun, perwakilan anggota parlemen terpilih yang menentang junta militer Myanmar, juga memperingatkan bahwa krisis yang dipicu oleh kudeta 1 Februari di negara Asia Tenggara itu mengancam keamanan regional.
Pemerintahan Biden mengecam kudeta tersebut dan menjatuhkan sanksi pada para jenderal yang memimpinnya serta beberapa anggota keluarga dan bisnis yang memberi mereka pendapatan.
Duta Besar Myanmar mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri bahwa selain bank Myawaddy dan Innwa yang dikelola militer, Amerika Serikat harus memberikan sanksi kepada Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar (MFTB) milik negara dan Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE). .
MOGE mengoperasikan ladang gas lepas pantai dalam usaha patungan dengan perusahaan internasional, termasuk Chevron yang berbasis di AS dan Total Prancis, sementara MFTB melakukan transaksi dalam mata uang asing untuk pemerintah Myanmar.
Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 766 warga sipil sejak kudeta, yang memicu protes nasional.
Beberapa aktivis pro-demokrasi telah melakukan perjalanan ke pegunungan perbatasan Myanmar untuk bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata yang memperjuangkan otonomi etnis, menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang terus meningkat.
“Saya ingin menekankan bahwa Myanmar tidak hanya menyaksikan kemunduran besar lainnya bagi demokrasi, tetapi juga krisis mengancam perdamaian dan keamanan kawasan,” kata Kyaw Moe Tun, yang secara dramatis memutuskan hubungan dengan junta militer pada Februari, tetapi telah mempertahankan negara itu. kursi di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sumber : Reuters
