Usulan Gedung DPR Jadi RS Darurat, Buntut Perdebatan Antar Partai
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melalui akun twitternya berkomentar mengenai melonjaknya kasus Covid-19 dan keterbatasan fasilitas kesehatan saat ini. Ia mengusulkan agar gedung DPR RI dijadikan rumah sakit darurat untuk para pasien Covid-19.
“Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien covid-19. Ada pendapat lain?” tulisnya pada Jumat (9/7).
Cuitan tersebut mendapat dukungan dari warganet, meski begitu warganet juga mengkhawatirkan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang akan merawat nantinya. Warganet juga mengingatkan agar usulan tersebut benar-benar atas nama kemanusiaan dan bukan untuk pencitraan.
Selain itu, ketua DPP PKS Mardani Ali turut mendukung usulan dari Fraksi Partai Demokrat tersebut. Menurutnya usulan tersebut merupakan cermin bahwa wakil rakyat peduli dengan rakyat. Mardani Ali juga menyebutkan bahwa terdapat banyak ruangan dan gedung yang bisa digunakan sebagai rumah sakit darurat, karena sejauh ini rapat para DPR hanya dihadiri 20 persen orang dan 80 persen secara virtual.
Artis sekaligus politisi PAN Eko patrio juga memberikan respon yang sama. Dalam talkshow yang digawangi oleh Anang Hermansyah di kanal youtube Ngobrol Asix, ia menjelaskan bahwa gedung DPR adalah gedung milik rakyat, maka boleh saja digunakan untuk kepentingan rakyat di saat seperti ini.
“Ini gedung rakyat pake, pake silakan” ujarnya
Namun, tak semua anggota DPR mendukung usulan dari Fraksi Partai Demokrat ini. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa ia tak setuju dengan usulan tersebut. Ia menganggap bahwa anggota DPR harus bekerja dengan maksimal dan fokus pada tugasnya masing-masing dalam upaya menangani pandemi. Ace mengkhawatirkan DPR tidak bisa bekerja dengan maksimal apabila gedung DPR dijadikan rumah sakit darurat.
Tak hanya dari Partai Golkar, penolakan usulan itu juga datang dari Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Dengan adanya usulan tersebut, ia justru menilai hal itu hanya untuk mencari simpati masyarakat saja. Ia juga menyampaikan bahwa DPR tidak tutup sepenuhnya meski dalam masa PPKM, maka tentu saja anggota DPR yang bekerja di kantor membutuhkan ruangan untuk bekerja. (AKM/L44)
