Tanggapi Wacana Penghapusan Listrik Daya 450 VA, Komisi VII: Pemerintah Tidak Adil

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, turut mengomentari berhembusnya wacana penghapusan listrik daya 450 VA, yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023.

Mulyanto menilai, usulan menghapus dan menaikkan daya listrik ini akan menjadi beban tambahan bagi rakyat. Terlebih, saat ini rakyat masih berusaha terbiasa dengan harga BBM yang baru saja naik.

“Jangan sampai kesalahan pemerintah merencanakan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Ini tidak adil. Apalagi saat ini masyarakat sedang sulit karena pandemi Covid-19 yang belum usai, kenaikan harga BBM serta kenaikan harga bahan makanan,” katanya, dikutip pada Jumat (16/9).

Ia pun mempertanyakan kinerja pemerintah dalam hal ini. Menurutnya apabila PLN mengalami over supply maka seharusnya pemerintah mampu bernegosiasi dengan pihak Pembangkit Listrik Swasta (IPP) untuk dapat menekan tambahan pembangkit baru.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada pemerintah agar tidak terburu-buru dalam kebijakan ini. Semua kebijakan internasional, lanjutnya, tidak serta merta bisa langsung diterapkan di tanah air sehingga menjadikan rakyat sebagai korban.

Namun, apabila kebijakan ini benar-benar akan diterapkan maka pemerintah pun harus bersedia memberikan kenaikan listrik daya dengan cuma-cuma.

“Jangan subsidinya ikut dihapus. Ini akan memberatkan rakyat. Kemudian perpindahan daya listrik PLN dari 450 VA ke 900 VA tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia pun menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. (AKM/L44)