Sebut Sia-Sia, Wantimpres Jelaskan Empat Alasan Jokowi Mustahil Tiga Periode
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto, akhirnya ikut buka suara menanggapi wacana penundaan pemilu, yang tentunya berdampak pada perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Wiranto menyayangkan sikap publik, yang dirasa telah membuang-buang waktu untuk membahas sesuatu yang bahkan masih menjadi wacana. Pasalnya, ia meyakini bahwa perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hal yang mustahil terjadi.
“Bersitegang melanjutkan pro dan kontra tentang isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden merupakan kegiatan yang sia-sia. Sebab, hal itu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi,” kata Wiranto dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (9/4).
Kemustahilan Jokowi menjabat sampai 3 periode, kata Wiranto, merujuk pada 4 alasan kuat menurut analisisnya.
Pertama, untuk dapat memperpanjang masa jabatan, maka harus mengubah pasal UUD 1945. Sementara untuk melakukan itu, dibutukan dukungan dari mayoritas anggota MPR, dan fakta menyebutkan bahwa skala dukungan tersebut ternyata lebih kecil.
Diketahui, ada 3 partai yang menyetujui wacana ini, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian yang menolak wacana ini, di antaranya PDI-P (PDI-P), Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ditambah Dewan Pertimbangan Daerah (DPD).
Alasan kedua, sejauh ini selama wacana ini menggema di tanah air, dalam pantauan Wiranto, belum ada kegiatan dari lembaga-lembaga terkait, yang berindikasi mendukung penundaan pemilu, atau merubah jadwal pemilu yang sudah ditetapkan.
Ketiga, pemerintah saat ini masih fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sehingga karena hal tersebut, dirasa tidak memungkinkan untuk presiden sempat berpikir demikian.
Terakhir, Wiranto menjelaskan bahwa Jokowi merupakan presiden yang berasal dari Jawa Tengah. Maka sudah barang tentu, Jokowi memahami filosofi Jawa sebagai seorang pemimpin.
“Presiden sangat memahami salah satu filosofi sebagai pemimpin, yang dalam bahasa Jawa diungkapkan sebagai sabdo pandito ratu, tan keno wola-wali, yang artinya bahwa apa yang diucapkan oleh seorang pemimpin tidak akan berubah lagi. Larangan bagi para menterinya untuk tidak lagi menyuarakan isu perpanjangan jabatan presiden atau penundaan pemilu bisa meneguhkan sinyalemen ini,” terangnya.
Wiranto juga menambahkan, bahwa biar saja isu ini berkembang. Menurutnya, moment di mana isu semacam ini berhembus, nantinya akan tercatat dan menjadi bagian daripada sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. (AKM/L44)
