PNBP Tembus 4 Triliun, Dirjen Imigrasi Ungkap Pemasukan Tertinggi dari Layanan Visa
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana, mengungkapkan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menembus angka Rp4 triliun per Kamis (1/12).
Pemasukan yang sebesar itu, kata Widodo, sebagian besar berasal dari layanan visa masyarakat yang menyentuh hampir Rp1,8 triliun.
“Peningkatan PNBP tahun 2022 yang signifikan harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi penegakan hukum keimigrasian. Pengelolaan PNBP harus tepat guna dan tidak digunakan secara eksesif untuk hal-hal yang tidak esensial,” kata Widodo dalam keterangan resminya, dikutip pada Jumat (2/12).
Ia pun menjelaskan, dalam data yang dihimpun oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) terdapat potensi loss PNBP sekitar Rp3 Triliun per tahun dengan diterapkannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang ditujukan bagi 169 negara (sebelum pandemi Covid-19).
Sehingga dengan diterapkannya penangguhan pemberian BVK dan penerapan Visa on Arrival bagi negara-negara tersebut sejak masa pandemi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi menembus angka 4 Triliun rupiah pada hari ini (1 Desember 2022). Angka tersebut hampir empat kali lipat jika dibandingkan dengan realisasi target PNBP tahun lalu.
Adapun realisasai PNBP berdasarkan OMSPAN per 30 November 2022 pukul 19.49 adalah sebesar Rp4.030.090.797.551,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Paspor: Rp1.209.072.500.000,-
2. Visa: Rp1.766.249.697.550,-
3. Izin Tinggal: Rp948.364.100.000,-
4. Kim Lainnya: Rp106.404.500.001,-
Widodo pun menambahkan bahwa realisasi target PNBP tahun ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari Imigrasi sebelum Pandemi Covid-19, di mana pada tahun 2017, realisasi PNBP Ditjen Imigrasi adalah Rp1,8 triliun, sedangkan pada tahun 2018 mencapai Rp2,1 triliun.
Tepat sebelum pandemi dimulai, lanjutnya, Imigrasi telah mencetak angka penerimaan sebesar Rp2,5 triliun hingga akhir 2019.
“Realisasi belanja kita sejauh ini hanya fokus di pelayanan. Padahal untuk wilayah kerja keimigrasian yang memiliki wilayah laut seperti Kepri, fokus di pengawasan juga dibutuhkan. Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi menganggarkan untuk 10 kapal patroli di tahun 2023,” ujarnya. (AKM/L44)
