Headline

Perlukah Undang-Undang ITE Direvisi Pemerintah?

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” demikian pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik, saat memberi sambutan di Laporan Akhir Tahun Ombudsman RI, Senin, 8 Februari 2021 lalu.

Pernyataan Presiden itu menuai respon dari banyak pihak, dan sayangnya tidak selalu manis. Bagi banyak kalangan, pernyataan itu adalah ironi mengingat banyaknya penangkapan dan penahanan yang terjadi karena kritik belakangan ini di Indonesia. Jusuf Kalla, mantan wakil presiden pendamping Jokowi pada periode pertama bahkan ikut menyentil pernyataan itu. “Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” tanya Jusuf Kalla dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang ditayangkan di kanal YouTube PKS TV, dikutip pada Sabtu, 13 Februari 2021.

Opini publik terhadap kebebasan mengkritik dan berpendapat mungkin memang sudah jatuh demikian dalam. Sebuah survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) pada Oktober tahun lalu menunjukkan bahwa sebanyak 21,9 persen responden setuju bahwa warga Indonesia semakin takut dalam menyampaikan pendapat, sementara 47,7 persen menyatakan agak setuju, dan hanya 22 persen responden yang kurang setuju. Hasil survei itu jelas mengindikasikan bahwa mayoritas publik saat ini cenderung atau sangat setuju dengan pendapat bahwa orang semakin takut mengutarakan pendapatnya. Menurut Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual terkait survey ini pada 25 Oktober 2020, temuan ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah karena masyarakat mulai takut berbicara. Tentu ini bukan berita yang baik bagi kebebasan berpendapat serta demokrasi pada umumnya.

Opini masyarakat itu sungguh bukan tanpa alasan. Sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa penangkapan dan penahanan kepada pihak-pihak yang mengambil posisi kritis terhadap pemerintah itu sama sekali tidak terkait dengan kritik dan pernyataan tajam atau bahkan aktivitas politik yang mereka lalukan sebelumnya.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *