Perangi Mafia Tanah, Fahri Hamzah Desak Jokowi Serius Dukung Kejagung
Politukus Fahri Hamzah turut menyoroti maraknya kasus perebutan hak tanah antara pemilik asli dengan para mafia tanah. Ia mengatakan bahwa langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memberantas para mafia tanah harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam keterangan tertulisnya, Fahri mengatakan langkah paling mudah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan tanah tersebut kepada pemiliknya secara hukum. Ia menilai, masyarakat sudah sangat tau bagaimana harus bekerja dan hidup dan tanah miliknya, yang nantinya juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri.
“Namun berbagai program reforma agraria pemerintah tampak tersendat karena tanah memiliki hukumnya sendiri, mafia tanah lebih agresif dari program pemerintah. Berbagai konflik sosial telah merenggut sumber penghidupan rakyat hingga nyawa petani terjadi karena tata kelola tanah,” kata Fahri, dikutip pada Selasa (16/11).
Merujuk pada data yang dihimpun oleh Konsorium Pembaruan Agraria, sepanjang 2020 telah terjadi 241 konflik agraria di 359 kampung/desa, yang melibatkan setidaknya 135.227 KK di atas tanah seluas 624.272.711 ha.
Sementara perincian dari 241 kasus tersebut antara lain, 122 konflik perkebunan, 41 konflik kehutanan, 30 konflik infrastruktur, 20 konflik properti, 12 konlik tambang, 11 fasilitas militer, 3 konflik pesisir dan pulau-pulau kecil, serta 2 konflik agribisnis.
Kejagung harus bertindak cepat dan tepat dengan menggandeng lembaga-lembaga terkait. Namun di sisi lain, lanjut Fahri, posisi Kejagung yang berada di antara rakyat dan aturan pemerintah diharapkan tetap bisa berpegang teguh pada hukum dan keadilan berbasis ‘Restorative Justice’.
Kemudian, menyenggol Presiden Jokowi. Fahri mendesak agar Jokowi benar-benar mendukung penuh langkah kejagung untuk memberantas mafia tanah dan menyelamatkan hak rakyat.
“Presiden Jokowi harus menangkap sikap Kejagung ini sebagai konsistensi dalam mengakhiri problem riil kerakyatan di sektor agraria dan hambatan ekonomi dalam sektor pelabuhan dalam rangka mengawal program Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Untuk itu Presiden Jokowi perlu memberikan back-up yang serius ketika aparat Kejaksaan RI harus berbenturan dengan raksasa penguasa politik pertanahan dan pelabuhan di lapangan,” tutupnya. (AKM/L44)
