Pemerintah Nombok Rp520 Triliun untuk Subsidi Pertalite, Elpiji dan Listrik. Ini Alasannya
Pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp520 triliun, untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi. Sementara sebelumnya, pemerintah hanya menganggarkan Rp152,5 triliun sepanjang tahun 2022.
“Oleh karena itu, untuk tahun ini kami meminta persetujuan kepada DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi Rp520 triliun,” kata Sri Mulyani, dikutip dari tayangan Youtube Rapat Paripurna DPR RI, pada Kamis (2/6).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani, menyebut ada beberapa faktor alasan mengapa tingginya harga komoditas global, salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.
Faktornya antara lain, ketegangan yang sedang terjadi antara Rusia-Ukraina, pulihnya permintaan domestik, serta faktor musiman Hari Raya Idul Fitri.
Dinamika tersebut, memberi efek inflasi pada level yang tinggi di beberapa negara, yang kemudian dampaknya merembet hingga ke Indonesia.
“Dinamika ekonomi global saat ini diwarnai oleh tingginya tekanan inflasi akibat melonjaknya harga komoditas, terutama setelah terjadinya perang di Ukraina,” ujar Sri Mulyani.
Dilansir dari Bloomberg, pekan ini Departemen Tenaga Kerja AS mencatat, indeks laju inflasi sudah mencetak rekor tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Inflasi di AS sudah mencapai angka 8,4%.
Sri Mulyani menjelaskan, peningkatan harga komoditas global dan tekanan inflasi domestik, sudah mulai terlihat. Pada April 2022 lalu, inflasi Indonesia mencapai 3,5%, relatif lebih tinggi dari inflasi sebelumnya.
Inflasi domestik berpotensi lebih tinggi, apabila kenaikan harga komoditas global sepenuhnya membantai harga-harga domestik. Namun, bila tidak diteruskan ke harga domestik. Pemerintah perlu menyiapkan dana ekstra untuk menambal kenaikan harga.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) menjadi US$102,51 per barrel, pada April 2022. Angkanya sudah lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar US$63 per barrel.
“Pada potensi transmisi tingginya harga komoditas global tersebut dapat kita redam, tentu dengan konsekuensi biaya subsidi dan kompensasi yang melonjak sangat tinggi,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut, APBN menjadi solusi utama, untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG, dan listrik di dalam negeri, agar tak sepenuhnya naik akibat kenaikan harga-harga di dunia.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat, seperti melalui skema subsidi dan bantuan sosial terus dilaksanakan. Sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi, dan menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi.
Nantinya, pemerintah akan terus memonitor perkembangan pasar minyak mentah global, sehingga proyeksi asumsi ICP dapat dikalkulasi secara kredibel.
“Berbagai proyeksi lembaga internasional menunjukkan bahwa harga minyak mentah global tahun 2023 masih cukup tinggi, meskipun sedikit melandai dibandingkan tahun 2022,” tutup Sri Mulyani. (LH/L44)
