Pembukaan KTT G20, Jokowi Bahas Krisis Pangan Hingga Banggakan Demokrasi Indonesia
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 15-16 November 2022, kini telah dibuka. Pada pembukaan forum besar ini dihadiri oleh para pemimpin negara, mulai dari Presiden Amerika Joe Biden hingga Presiden China Xi Jinping turut hadir secara langsung di Nusa Dua, Bali.
Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menyampaikan beberapa hal penting dalam pembukaan KTT G20 di Bali, pada Selasa (15/11).
Dalam kesempatannya, ia membahas mengenai krisis pangan yang sedang mengancam sejumlah negara. Jokowi menyebutkan, pada tahun 2023, hal ini dapat menjadi lebih parah apabila kelangkaan pupuk tak segera ditangani.
“Para pemimpin yang saya hormati, dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi, pandemi COVID-19 belum usai, rivalitas terus menajam, perang terjadi, dan dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan energi dan keuangan sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang,” ujar Jokowi.
Ia pun menjelaskan, krisis yang terjadi akibat dari pandemi Covid-19 berdampak pada keuangan yang kini mulai dirasakan oleh banyak negara berkembang.
Jokowi pun meminta kepada para pemimpin dunia untuk tidak menyepelekan masalah pupuk. Hal ini dikarenakan, ketersediaan pupuk sangat mempengaruhi sektor pangan di tahun 2023. Kelangkaan pupuk mampu mengakibatkan gagalnya panen di berbagai belahan dunia.
“Masalah pupuk jangan disepelekan. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram,” kata Jokowi.
Tak hanya soal krisis dunia, Jokowi juga membanggakan soal demokrasi Indonesia. Presiden menuturkan bahwa Indonesia memiliki beragam pulau, suku, dan bahasa, serta demokrasi dari tingkat Pilkades hingga Pilpres.
Baginya, dialog menjadi aspek penting untuk mempertemukan perbedaan, sehingga harapannya G20 memiliki semangat untuk berkomitmen berdialog.
“Yang Mulia, Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Demokrasi di Indonesia berjalan dari tataran tingkat desa, pemilihan kepala desa, sampai tataran negara pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Jokowi.
“Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan, dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20,” lanjutnya.
Jokowi menegaskan bahwasannya Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin menjembatani perbedaan yang ada. Akan tetapi, hal itu akan terjadi apabila semua dapat berkomitmen, bekerja keras, dan mengesampingkan perbedaan yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. (RY/L44)
