PBB Desak Militer Sudan untuk Bebaskan Pejabat yang Ditahan
Kamis (28/10), PBB mendesak para perwira militer untuk segera membebaskan semua pejabat yang ditahan tidak sah di Sudan.
Mengutip dari VOA, terjadi kudeta pada awal pekan ini setelah ketegangan antara para pemimpin militer dan pihak sipil yang meningkat dalam beberapa minggu terakhir.
Kudeta tersebut berpotensi menghentikan transisi Sudan menuju era demokrasi, yang dimulai setelah penggulingan diktator, Omar al-Bashir, serta pemerintahan islamisnya dalam sebuah pemberontakan rakyat pada 2019 silam.
Abdalla Hamdok, Perdana Menteri Sudan, telah ditahan oleh pihak militer setelah ia menolak untuk memenuhi permintaan Angkatan bersenjata untuk membubarkan pemerintahan transisi.
Alhasil, kudeta tersebut memicu protes dari para warga di dalam negeri dan juga seruan dari masyarakat internasional yang mendukung pemulihan pemerintahan transisi yang dipimpin sipil.
Farhan Haq, Juru Bicara PBB, mengatakan bahwa Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, telah menyerukan kepada militer serta badan-badan keamanan Sudan agar berhenti melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang menuntut pemulihan pemerintahan Sipil.
Sedikitnya, enam duta besar Sudan telah berbicara untuk menentang pengambilalihan kekuasaan oleh militer itu, termasuk utusan negara tersebut untuk AS, Prancis, dan Uni Eropa. (DY/L44)
