PAN Gabung Koalisi Demi Kursi Kabinet, Ketum: Kan Politik Memang Begitu
Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan koalisi Jokowi beberapa waktu lalu, sempat membuat gaduh dunia politik Indonesia. Pasalnya, sejauh ini PAN berada di pihak Prabowo ketika dua kali pemilihan presiden, dan dua kali pula tak mendapat suara yang cukup untuk mengungguli koalisi Jokowi.
Dalam diskusi dalam kanal youtube Karni Ilyas yang bertajuk “Kenapa PAN Akhirnya Masuk Koalisi Jokowi!? Dijanjikan Kursi Menteri!?” Jumat, (10/9) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Karni Ilyas menanyakan perihal alasan PAN yang tiba-tiba masuk dalam koalisi, juga tentang isu yang beredar bahwa ada janji kursi kabinet untuk PAN.
Menjawab pertanyaan tersebut, Zulkifli tidak menapik soal apakah kelak akan mendapat kursi dari dari koalisi Jokowi atau tidak, namun ia menyebut bahwa hal tersebut wajar dalam dunia politik. Menurutnya, keputusan untuk bergabung dengan koalisi Jokowi juga telah melewati banyak diskusi dan perdebatan pendapat dengan anggota PAN yang lainnya.
“Ya kan politik mestinya begitu, apapun kata orang, dagang sapilah, apa lah. Namun sampai Rakernas kemarin, belum ada pembicaraan seperti itu. Karena kami menyadari itu sepenuhnya hak produktif presiden.” Kata Zulkifli.
Ia juga mengatakan, kendati berbagai isu menyebar di kalangan masyarakat, menurutnya bergabungnya PAN adalah agar bisa menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang berbeda pendapat, agar suaranya bisa sampai kepada presiden dan pemerintahannya.
Sementara itu, melihat pada kondisi politik dan demokrasi indonesia saat ini, Zulkifli menyebut bahwa indonesia saat ini sudah sangat kental dengan demokrasi transaksional. Ketika calon-calon pejabat lebih banyak menggunakan uang daripada murni suara pemilih. Ia optimis dengan bergabungnya PAN dalam koalisi bisa menjadikan semua kembali seperti seharusnya, kendati paham akan segala resiko.
Lebih lanjut, menyinggung soal isu jabatan tiga periode bagi presiden, ketika masih menjabat sebagai ketua MPR, ia menyebut bahwa ada banyak tugas rumah yang harus diselesaikan terkait hal itu. Menurutnya jika amandemen Undang-undang dilakukan untuk melanggengkan jabatan tiga periode, maka akan lebih mudah terjadi pada masa saat ia menjabat.
“Kita kumpulkan semua ormas, perguruan tinggi, senior TNI. Di sana terjadi banyak perdebatan terkait amandemen. Dan terjadi selama tiga tahun, tapi cuma satu yang disepakati, namanya Pokok-Pokok Haluan Negara yang sifatnya filosofis ideologis. Semua sepakat soal pokok-pokok haluan negara. Jadi kalau mau amandemen sebenernya lebih mudah jaman saya.” Kata Zulkifli. (AKM/L44)
