Padat Karya Bantul Dukung Percepatan Pembangunan Pedesaan
Digulirkannya program Padat Karya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), program itu disambut antusias oleh masyarakat di lokasi sasaran, utamanya yang terlibat langsung dalam kegiatan itu, Selasa (28/6).
Di Kapanewon Piyungan salah satunya. Warga bergotong royong melakukan pekerjaan pengerasan jalan atau cor blok, untuk memperlancar akses transportasi warga setempat, yang sebelumnya terkendala akibat kondisi jalan yang rusak.
Hal serupa juga dilakukan di Dusun Sandeyan, Srimulyo, puluhan warga di sana pun saling bahu-membahu, membangun infrastruktur berupa talut penyangga jalan utama di desa mereka.
Sedikitnya ada 26 orang pekerja yang dilibatkan dalam program padat karya ini, dengan insentif yang sudah ditentukan. Semuanya merupakan warga setempat, yang selama 21 hari ke depan akan melaksanakan padat karya secara bergotong royong.
Program tersebut bersifat produktif, yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal, dengan sasaran pokok pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Rumiyati, Kabid PTKPK Disnakertrans Bantul, mengatakan bahwa pembangunan dalam program padat karya ini, diharapkan dapat membantu sarana ekonomi menjadi lebih baik.
Sementara itu, Lanjarto, salah satu warga, menyebut bahwa memang ada beberapa ruas jalan di desanya yang masih harus disentuh perbaikan.
“Jalan ini memang akses untuk masyarakat, banyak titik yang perlu dibenahi,” katanya.
Dari 215 titik sasaran, total anggaran yang digulirkan tahun ini sebesar Rp30 miliar, yang bersumber dari APBD Bantul sebesar Rp9,4 miliar, dan terbagi untuk 94 lokasi, di mana masing-masing titik dianggarkan Rp100 juta.
Selain itu, anggaran juga bersumber dari BKK APBD DIY adalah sebesar Rp20,6 miliar, yang menyasar di 116 titik dengan masing-masing dianggarkan Rp180 juta.
Setidaknya, melalui program padat karya itu, diharapkan mampu menyerap 6000 tenaga kerja, dengan upah harian sebesar Rp70 ribu untuk pekerja, Rp80 ribu untuk tukang dan Rp90 ribu untuk ketua kelompok. Mayoritas pekerja yang terlibat adalah masyarakat terdampak pandemi Covid-19. (JACK/L44)
