Masa Transisi Endemi, Pemerintah Longgarkan Mobilitas Masyarakat
Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia terus membaik. Sejak akhir Februari lalu, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 dan positivity rate di kota-kota besar yang padat penduduknya, terus mengalami penurunan. Tingkat keterisian RS Covid-19 di Jawa dan luar Jawa juga masih terkendali.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan meski secara nasional situasi terus menurun, namun sejumlah daerah terpantau masih dalam pengawasan pemerintah karena kasus Covid-19 terindikasi naik.
”Update situasi yang tampak saat ini menunjukkan tren kasus nasional terus menurun, angka Reproduktif virus (Rt) sudah menurun di setiap pulau besar di Indonesia. Tetapi ada 5 provinsi yang trennya sedikit meningkat yakni di Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Kalimantan Utara,” katanya dalam keterangan persnya.
Sementara itu, untuk kasus kematian pada kasus Omicron, sebagian besar didominasi oleh lansia dan orang dengan komorbid yang belum mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Berdasarkan audit kematian di RS, menunjukkan penyakit penyebab kematian pada pasien Covid-19 didominasi diabetes, hipertensi dan gagal ginjal.
”Tidak semua meninggal karena Covid-19, tetapi ada juga yang meninggal dengan Covid-19,” terangnya.
Untuk menekan angka kematian pasien Covid-19, pemerintah bersama stakeholder terkait terus bekerja keras demi mempercepat vaksinasi dosis lengkap dan booster, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit penyerta.
Masyarakat juga diimbau segera memanfaatkan sentra vaksinasi maupun fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, untuk mendapatkan vaksinasi dosis lengkap termasuk booster.
Lebih lanjut, seiring dengan terus membaiknya situasi pandemi di tanah air, pemerintah pelan-pelan melakukan pelonggaran mobilitas masyarakat selama masa transisi menuju endemi Covid-19.
Pemerintah juga telah memutuskan untuk meniadakan syarat hasil negatif tes antigen maupun PCR bagi para pelaku perjalanan domestik. Kebijakan ini berlaku bagi semua moda transpirtasi baik darat, laut maupun udara.
”Hal ini akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh Kementerian dan Lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini,” kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dikutip dari laman resmi Kemenkes, Rabu (9/3).
Uji coba juga akan dilakukan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang akan masuk ke wilayah Bali. Mulai 7 Maret, setiap PPLN yang datang ke Bali, tidak wajib melakukan karantina. Untuk mendapatkan pengecualian ini, PPLN harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, di antaranya menunjukkan bukti booking hotel yang telah dibayar minimal 4 hari atau bukti domisili bagi WNI, sudah vaksinasi booster dan melakukan tes PCR kedatangan, jika hasilnya negatif, maka PPLN dibebaskan dari karantina. Lalu tes PCR akan diulang kembali di hari ketiga.
Pemerintah juga telah menerapkan visa on the arrival kepada 23 negara diantaranya ASEAN, Australia, Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Italia, Selandia Baru, Turki, dan Uni Emirat Arab.
Apabila uji coba ini berhasil, pemerintah akan memberlakukan pembebasan karantina bagi seluruh PPLN pada 1 April atau lebih cepat dari 1 April 2022.
”Perlu kami tegaskan bahwa semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama bukan karena terburu-buru, kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan berdasarkan data yang ada, semua upaya yang ada hari ini perlu dukungan dari masyarakat dan edukasi mumpuni dari pemerintah agar pendampingan dengan Covid-19 nantinya bukan hanya slogan saja,” tutupnya. (AS/L44)
