LaporCovid19 Desak Pemerintah Perbaiki Data Kematian
Dalam pengumuman kebijakan PPKM Level 3 dan 4 yang diperpanjang hingga 16 Agustus oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (9/8), ia mengatakan bahwa perpanjangan PPKM tersebut tidak dilandasi dengan data kematian yang ada selama ini.
“Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” kata Luhut.
Hal ini tentu mendapat kecaman dari berbagai pihak lantaran pemerintah dianggap mengabaikan dan tidak jujur mengenai angka kematian. Kanal LaporCovid19 melalui laman resminya, Rabu (11/8), mengeluarkan pernyataan yang berisi desakan kepada pemerintah untuk transparan kepada publik dan tidak melupakan data kematian yang ada
“Keputusan pemerintah tak memakai data kematian dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3 itu tentu patut dipertanyakan. Sebab, data kematian adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah.” Bunyi pernyataan tersebut dikutip dari laman resmi LaporCovid19.
LaporCovid19 meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem dan data kematian sesuai dengan fakta di lapangan, serta mempublikasikan data yang sebenarnya kepada publik. LaporCovid19 mengatakan bahwa angka kematian yang tercatat di pemerintah tidak memasukkan data kematian warga dengan status probable. LaporCovid19 juga mencatat bahwa data kematian probable telah mencapai 26.326 jiwa, dan apabila seluruh kematian digabungkan dengan kematian probable maka artinya angka kematian di Indonesia telah mencapai 151.116 jiwa.
“Oleh karena itu, LaporCovid19 mendesak pemerintah daerah lainnya untuk mempublikasikan data jumlah kematian warga saat isolasi mandiri. Keterbukaan ini penting agar masyarakat makin memahami dampak pandemi covid-19.” (AKM/L44)
