Kritik Program Tes Urine, ICJR: Pengguna Bukan Objek
Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik program dari Polda Metro Jaya, yang hendak melakukan tes urine secara rutin kepada seluruh mahasiswa, berkaitan dengan pencegahan dan memutus rantai penyalahgunaan narkoba.
Melalui utas di akun Twitternya, ICJR secara tegas menentang keras program itu, dengan menilai bahwa upaya tersebut kurang tepat.
Menurutnya, para pengguna narkoba bukanlah sasaran yang tepat untuk upaya memutus rantai penyalahgunaan narkoba.
“Dalam konteks evaluasi kebijakan narkotika, SEHARUSNYA PENGGUNA NARKOTIKA BUKAN OBJEK DARI SISTEM PERADILAN PIDANA Tidak ada manfaat mempidana pengguna narkotika!” kata ICJR, dikutip pada Jumat (21/10).
Bersamaan dengan itu, ICJR pun menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menolak mengikuti tes urine tersebut, dan petugas tidak bisa memaksa hal tersebut.
Lebih lanjut, melalui sebuah video, ICJR menjelaskan bahwa meskipun seseorang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba, namun pihak kepolisian tidak memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadapnya.
“Sekalipun seseorang memiliki/menguasai narkotika, bukan berarti orang tersebut harus ditahan, dipenjara atau dihukum,” katanya.
Hal tersebut, merujuk pada pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial.
Juga, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengumumkan rencananya untuk melakukan tes urin rutin kepada mahasiswa, terkait dengan penggunaan narkoba.
Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa, mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan beberapa universitas, dan akan dimulai pada November mendatang. (AKM/L44)
