Khawatir Alami Kemunduran, HNW Sebut Jakarta Harus Jadi Daerah Istimewa
Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) saat ini, masih terus menjadi perhatian. Bukan saja sekedar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan bagaimana posisi Jakarta setelah ini.
Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua MPR RI, meminta agar Jakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa. Menurutnya, bersamaan dengan proses pemindahan IKN ini, status Jakarta sebagai daerah khusus ibukota juga harus dipikirkan.
Meski presiden telah menegaskan bahwa Jakarta tetap akan jadi prioritas, namun kekhawatiran tidak bisa dibendung. Mengingat, tak sedikit negara yang gagal dalam proyek pemindahan ibu kota. Mereka mungkin dinyatakan berhasil membangun ibu kota baru, tapi gagal dalam mengelola wilayah ibu kota lamanya, sehingga mengalami kemunduran.
Dalam hal ini, HNW merujuk pada Myanmar yang mengganti ibukota dari Yangon ke Naypyidaw dan Khazakhstan yang dari Almaty ke Astana.
“Mantan ibukota negara-negara tersebut tidak berkembang pasca perpindahan ibukota, bahkan cenderung sepi. Ini tidak boleh terjadi terhadap Jakarta. Apalagi Jakarta mempunyai sejarah panjang sebagai Ibukota RI, tempat terjadinya banyak sekali peristiwa sejarah nasional yang sangat penting, juga infrastruktur dan suprastruktur yang sudah ada dan dibangun di atasnya,” kata HNW dalam keterangan resminya, dikutip dari situs resmi MPR RI, Kamis (24/3).
Menurutnya, Jakarta tetap harus terus berkembang sebagai daerah mantan Ibu Kota Negara. Ia meminta, Jakarta bisa setara dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang juga pernah menjadi ibu kota dan memiliki simpanan sejarah yang panjang.
“Jakarta tetap diputuskan menjadi provinsi yang bersifat istimewa, sebagaimana Yogyakarta yang diputuskan menjadi Daerah Istmewa. Sesuai ketentuan pasal 18B ayat 1. Mengingat banyak kemiripan antara Jakarta dengan Yogyakarta yang hanya sebentar jadi Ibukota RI, tapi juga dengan banyaknya peran mensejarah, sementara luas kawasan dan jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari Jakarta.” Jelasnya. (AKML44)
