Kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton Tahun 2021 dan Kebingungan yang Ditimbulkan

Rencana impor 1 juta ton beras tampaknya muncul pertama kali dalam bahan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada rapat kerja Kementerian Perdagangan tanggal 4 Maret 2021. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyebut bahwa setiap tahunnya stok beras di Bulog harus terjaga di kisaran 1-1,5 juta ton. Karena penyerapan gabah oleh Bulog belum tentu bisa mencapai target meski saat ini di ambang masa panen raya, maka diperlukan beras tambahan yang didapat melalui impor.

Pernyataan itu segera menjadi bahan perdebatan banyak pihak lantaran kebijakan ini dinilai tidak tepat dilakukan di tengah ketersediaan stok beras Indonesia yang cukup dan momentum panen raya.

Perdebatan itu segera ditengahi oleh Presiden Jokowi. Dalam pernyataannya, Jokowi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini. Presiden meminta semua pihak menghentikan perdebatan atas kebijakan itu. Menurut Jokowi, perdebatan soal isu tersebut justru bisa berdampak buruk terhadap harga gabah dari petani.

“Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Jokowi dalam tayangan pernyataannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021). “Karenanya saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun, lalu anjlok,” tegasnya.

Kepala negara juga menegaskan hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Tanah Air. Kebijakan ini masih sama seperti tiga tahun terakhir, yang mana Indonesia tidak mengimpor beras. Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membantu pembiayaan Badan Urusan dalam menyerap beras dari petani. Jokowi memastikan, hasil panen petani lokal itu akan terserap seluruhnya oleh Bulog. “Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya.”

Namun, pada kesempatan yang sama, Jokowi mengakui bahwa pemerintah memang menjalin MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras yang dibuat hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. MoU inilah yang membuat perdebatan mengenai impor beras mengemuka.

Pemberitaan Bangkok Post pada 11 Maret yang lalu mengkonfirmasi adanya MoU tersebut. Disebutkan dalam pemberitaan tersebut, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan menandatangani MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021. Menurut Menteri Perdagangan Thailand, Jurin Laksanawisit, perjanjian yang merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G) tersebut adalah mengenai pasokan beras asal Thailand ke Indonesia, mencakup tidak lebih dari 1 juta ton beras putih dengan kadar retak 15-25 persen (beras medium).

Perjanjian ini berlaku untuk pasokan impor 1 juta ton beras dalam setahun dengan durasi empat tahun. Namun demikian, impor beras dari Thailand yang dilakukan Indonesia juga dilakukan dengan syarat tertentu, yakni tergantung produksi beras kedua negara tersebut dan harga beras dunia.

https://www.bangkokpost.com/business/2081695/thailand-and-indonesia-to-ink-rice-mou