Dukung Kampanye 75 Hari, Mendagri: Harap Anggaran Berkurang

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendukung pelaksanaan kampanye yang tadinya 90 hari, dikurangi menjadi 75 hari. Berkurangnya masa kampanye ini, diharapkan akan mengurangi anggaran negara.

“Dari teman-teman DPR yang mengajukan lebih pendek lagi, saya mendengar bahwa KPU yang tadinya setuju 6 bulan waktu rapat yang terakhir, saya dengar sudah menyetujui usulan dari DPR Komisi II khususnya 75 hari. Dari sisi pemerintah, semakin pendek makin baik,” ucap Tito, dalam rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Rabu (8/6).

Tito juga menyebutkan bahwa hal ini dapat mengurangi anggaran dan potensi keterbelahan rakyat tidak terlalu lama.

“Kita berharap anggaran bisa lebih berkurang dan potensi keterbelahan rakyat tidak terlalu lama,” ucapnya.

Ia juga menyoroti masalah anggaran yang masih perlu dirasionalkan lagi, seperti masalah anggaran Pemilu 2024.

“Misalnya, perlu ada pembangunan infrastruktur kantor KPU bagi yang belum, kan mahal. Kalau kita tidak ada pandemi, ini ada pandemi disrupsi lagi ketidakpastian,” sambungnya.

Oleh karena itu, Tito mengimbau agar daerah juga membantu dalam menyiapkan sarana dan prasarana. Kemudian, Tito juga menyoroti terkait insentif penyelenggara, yang mengalami kenaikan hampir 200%. Menurut pihaknya, lonjakan kenaikan yang melebihi 100% ini, belum bisa diterima.

“Kalau naiknya mungkin 50%, mungkin masih bisa diterima. Nah ini juga tolong kita hitung betul kemampuan fiskal kita, belum lagi ada program-program strategis yang lain,” tutur Tito.

Sebagai informasi, jumlah anggaran pemilu mencapai Rp76,6 triliun, yang akan dipergunakan selama pemilu 2022-2024. Secara rinci, anggaran tahun 2022 mencapai 10,52%, 2023 mencapai 31,12%, dan yang paling besar 2024 yaitu 58,36% dari jumlah anggaran pemilu. (AI/L44)