DPR Minta Kemenpan RB Perhatikan Kesejahteraan Honorer Satpol PP
Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Dalam Negeri, untuk tidak tutup mata soal kesejahteraan tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dua kementerian itu, didesak untuk segera menyusun regulasi khusus, yang menjamin kesejahteraan para tenaga honorer itu. Junimart mengaku, bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari mereka, yang tidak tersejahterakan oleh gajinya.
Terlebih lagi, bagi mereka yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun, menurutnya, haruslah mendapat penghargaan dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Aspirasi ini akan kami bawa dan bahas dalam rapat kami, baik dalam rapat kerja, maupun rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II bersama dengan Kementerian terkait. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah lama waktu pengabdian mereka yang mencapai sepuluh hingga 20 tahun. Dan sudah sewajarnya lah mereka mendapat perhatian dan penghargaan terkait status kepegawaian mereka,” tegas Junimart dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (4/8).
Junimart meyakinkan, bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak para tenaga honorer Satpol PP. Sebagaimana diketahui, selama ini Satpol PP telah banyak berjasa dalam pengamanan kota dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami meminta supaya para kepala daerah satu suara, satu bahasa untuk memperjuangkan status Satpol PP. Karena Satpol PP ini diangkat oleh para kepala daerah, bupati dan wali kota, sehingga mereka juga tidak boleh lepas tanggung jawab,” terangnya. (AKM/L44)
