Disinggung Soal Kebebasan Berekspresi, Jokowi: Kurang Bebas Apa?
Presiden Jokowi menyangkal bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia dibatasi. Menurutnya, selama ini masyarakat Indonesia sudah sangat membebaskan berbagai ekspresi masyarakat dari sekedar pendapat, sampai kecaman.
Hal tersebut, disampaikannya dalam kesempatan wawancara dengan Karni Ilyas, yang diunggah di kanal YouTube Presiden Joko Widodo, Selasa (23/8).
“Ah, kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi yang kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya,” kata Jokowi dikutip pada Rabu (24/8).
Jokowi menambahkan, bahwa kebebasan berekspresi masih dijamin oleh negara. Namun, apabila ada pihak yang mungkin tersinggung dengan suatu hinaan, dan kemudian memutuskan untuk melapor ke pihak berwajib, maka itu sudah masuk ranah hukum.
Pembahasan kebebasan berekspresi ini, juga berkaitan dengan isu yang berhembus seperti pemerintahan Jokowi tiga periode.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyebut bahwa selama hal tersebut masih berupa wacana dan opini publik, maka sah-sah saja apabila sejumlah pihak menggaungkan pemerintahan tiga periode.
“Ya kalo menurut saya boleh-boleh saja, lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi. Tatarannya kan baru tataran wacana. Kan orang boleh juga kan menyampaikan ‘Jokowi mundur’ kan boleh. ‘ganti presiden’ juga boleh. Masak orang mau mewacanakan seperti itu ngga boleh? Ini katanya demokrasi,“ jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, bahwa siapapun berhak berpendapat dan menafsirkan opini dengan pemahamannya masing-masing. Namun yang tidak dibolehkan dalam hal ini, katanya, apabila kebebasan berekspresi ini kemudian memancing tindakan yang merugikan masyarakat.
“Yang paling penting jangan anarkis, gitu aja,” tutupnya. (AKM/L44)
