Deretan Intimidasi Jelang G20, Amnesty Indonesia Sentil Para Pemimpin Negara
Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, meminta kepada para tamu dari berbagai negara untuk membahas ihwal kebebasan berekspresi di Indonesia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
“Pemimpin negara-negara G20 harus mendesak pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajibannya dalam menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai, termasuk dengan memastikan ruang yang aman dan mendukung untuk masyarakat sipil melakukan aktivitasnya dalam membela dan memajukan HAM tanpa ancaman,” kata Usman dalam keterangan resminya, Selasa (15/11).
Desakan ini berkaitan dengan adanya beberapa tindakan represif dan intimidasi yang dilakukan sejumlah oknum kepada masyarakat sipil yang hendak menyuarakan pendapatnya.
Usman pun menyinggung anggota tim pesepeda Greenpeace, yang sempat dicegah untuk melakukan kampanye krisis iklim menjelang KTT G20 beberapa waktu lalu. Mereka diketahui menerima tindakan intimidasi dan teror sepanjang perjalanan menuju Bali.
Pada akhirnya mereka diminta untuk menandatangani surat pernyataan, di mana tertulis bahwa Greenpeace tidak akan melakukan aktivitas kampanye semacam itu selama KTT G20 berlangsung.
Selanjutnya, tindakan serupa juga dialami oleh Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI), yang dibubarkan oleh oknum aparat saat menggelar rapat internal di Sanur, Bali beberapa hari lalu.
Pembubaran itu dilakukan beberapa kali dengan dalih kebijakan daerah yang membatasi kegiatan publik menjelang KTT G20. Oknum itu disebut sempat berupaya untuk memeriksa ponsel dan laptop yang mereka bawa, bahkan tanpa membawa surat perintah penggeledahan.
“Pihak berwenang di Indonesia tidak boleh menargetkan ataupun membiarkan tindakan represif apapun oleh aktor negara maupun non-negara terhadap pihak-pihak yang mengekspresikan kritik secara damai, termasuk kritik terhadap G20. Pengamanan KTT tidak boleh menjadi alasan penyempitan ruang kebebasan sipil,” tegas Usman.
Ia pun mendorong agar para pemimpin dunia membuka matanya, guna membahas bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Sehingga diharapkan, dengan begitu pemerintah Indonesia tidak akan lagi membatasi gerak kebebasan berpendapat masyarakat sipil.
“Negara-negara anggota G20 harus membuka akses untuk masyarakat sipil menyuarakan secara damai isu-isu HAM yang menjadi perhatian mereka dan yang harus direspon secara serius oleh pemerintah,” tandasnya. (AKM/L44)
