Dampak PPPK, Komisi X Ungkap Sekolah Swasta Kekurangan Guru
Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR RI, menyampaikan keresahan dari para pemangku sekolah swasta, yang mengeluh karena terdampak oleh penerimaan guru honorer yang lolos dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pasalnya, mereka yang lolos dalam seleksi itu, harus bersedia untuk ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Hal tersebut, tentu mengurangi jumlah guru yang ada di sekolah swasta.
“Saya menemukan laporan lembaga pendidikan berbasis masyarakat (sekolah swasta) mulai terkena dampak krisis tenaga pendidik dengan diangkatnya guru-guru mereka menjadi ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah lolos ternyata tidak dikembalikan ke sekolah asal tetapi ditempatkan di sekolah-sekolah negeri,” kata Zainuddin dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (20/7).
Dalam hal ini, Zainuddin menyoroti sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan, seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dan lainnya. Ia pun meminta kepada pihak terkait, agar mengembalikan guru-guru yang lolos ke sekolah asal mereka.
“Saya kira ini perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat. Jangan lagi ada alasan karena terkunci oleh undang-undang ASN karena di sana sebenarnya masih ada celah,” tegasnya.
Ia pun menambahkan, bahwa ASN merupakan pegawai pemerintaha yang menjalankan tugas negara. Maka bukan hal yang mustahil, jika mereka dikembalikan ke sekolah asal.
Terlebih lagi, selama ini sekolah swasta pun cukup berkontribusi dalam kesejahteraan guru-guru honorer.
“Guru juga masih kurang satu juta belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Semua lini yang belum ada kehadiran pemerintah maka swasta lah yang mengisi selama ini karena itu pemerintah juga harus memikirkan kesejahteraan guru-guru swasta,” tutupnya. (AKM/L44)
