Booster Vaksin Berbayar, 70% Masyarakat Indonesia Menolak
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KawalCovid-19, Change.org, dan Kata Data pada Agustus 2021, mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dengan rencana pemerintah. Pemerintah menyiapkan booster vaksin Covid-19 berbayar untuk masyarakat. Tercatat sebanyak 8.299 responden telah terlibat survei daring ini, Kamis (30/9).
Masyarakat menganggap skema vaksin berbayar ini berpotensi akan dikorupsi. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 70% responden tidak setuju dengan skema booster vaksin berbayar dalam survey tersebut. Mereka beranggapan bahwa vaksin merupakan hak warga negara. Apabila berbayar, mereka tidak setuju karena ada ketidakadilan pada masyarakat yang tidak mampu.
Padahal, jika dilihat dari Sosio Economic Status (SES), sebanyak 36,7% responden SES A memiliki pendapatan di atas Rp6 juta, 17,3% SES B memiliki pendapatan Rp4 juta-Rp6 juta, 22,3% SES C berpendapatan Rp2 juta-Rp4 juta dan 23% SES D berpendapatan di bawah Rp2 juta.
“Ini menarik bahwa dari mayoritas responden adalah SES A, dan SES B, mereka bisa bayar vaksin, dan lebih terdidik. Jadi, kesadarannya itu lebih tinggi. Tetapi yang menarik adalah dengan kondisi mereka bisa membayar, 70% dari mereka itu tidak setuju vaksin berbayar,” kata Elina Ciptadi, Co-founder KawalCovid19 dalam webinar, Rabu (29/9).
Selain itu, sebanyak 53,5% responden tidak setuju karena skema vaksin berbayar bisa berpotensi menjadi ladang korupsi. Di sisi lain, sebanyak 20,2% responden setuju dengan mekanisme vaksin berbayar. Sedangkan 9,8% lainnya, responden menjawab tidak tahu.
Sedangkan bagi mereka yang setuju dengan skema ini, mengatakan program vaksinasi Covid-19 akan lebih cepat selesai. Vaksin Covid-19 berbayar hanya untuk yang mampu akan mengurangi antrean vaksin gratis, mengurangi beban pemerintah, sehingga dapat memilih vaksin yang dianggap baik. (AK/L44)
