Arahan Presiden ke Pejabat Polri, dari Gaya Hidup hingga Evaluasi
Ratusan pejabat polisi mulai dari kapolri, kapolda dari seluruh Indonesia dan kapolres mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Jumat (14/10).
Menurut laporan, para polisi tidak diperkenankan untuk membawa ajudan, ponsel, topi, dan tongkat komando. Mereka hanya diperkenan untuk membawa alat tulis untuk mencatat.
Melalui konferensi pers usai memenuhi panggilan di Istana Negara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan hasil arahan dari Presiden Jokowi kepada jajarannya.
“Baru saja kami, Kapolri serta seluruh pejabat utama Mabes Polri, kemudian kapolda dan kapolres, mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden RI. Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindaklanjuti,” kata Sigit, dikutip pada Sabtu (15/10).
Beberapa hal yang disoroti Jokowi, kata Sigit, termasuk soal gaya hidup mewah dan pelanggaran anggota.
Menjawab itu, Sigit pun berjanji akan mengambil tindakan tegas untuk mengurangi dan memberantas salah satu faktor yang membuat kepercayaan publik menurun ini.
Selain gaya hidup mewah, Jokowi turut menyinggung pemberantasan judi online dan penyalahgunaan narkoba.
“Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan-pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat,” ujar dia.
Kepala Negara juga mengajak kepada jajaran Polri untuk mengawal pemerintah daerah baik dari tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, dalam menghadapi inflasi. Hal ini bertujuan agar harga bahan pokok bisa terkendali.
Memasuki tahun politik, Sigit juga mengatakan bahwa jajarannya diminta untuk mengawal kebijakan pemerintah. Selain itu, guna menjaga stabilitas keamanan, pihaknya juga diharuskan menguatkan solidaritas dengan TNI.
“Dan tentunya bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan, terhadap hal-hal yang bersifat polarisasi, terhadap hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit,” ungkap dia.
Sigit mengakui, belakangan ini tingkat kepercayaan masyarakat akan Institusi Polri tengah menurun. Beberapa penyebabnya seperti kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, serta Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur.
Oleh karena itu, Jokowi menginstruksikan kepolisian untuk melakukan evaluasi dan tetap solid dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
Sigit pun berjanji bahwa Polri akan terus melakukan pembenahan internal untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Kami akan terus melaksanakan program menuju Polri Presisi dengan program lebih mudah agar bisa dilakukan seluruh anggota, menjadi contoh, dan memiliki sense of crisis untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegas dia. (SC/L44)
