Amnesty International Desak Pemerintah Usut Kematian Nakes di Papua
Masih berkobarnya api konflik di tanah Papua beberapa hari lalu, menjadi sirine tanda bahaya bagi pemerintah bahwa keamanan rakyatnya sedang dipertaruhkan. Gabriella Meilani seorang tenaga kesehatan, ditemukan tewas setelah berusaha menyelamatkan diri dari serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada 13 September 2021 lalu.
Sebelum tragedi naas itu terjadi, diketahui KKB telah berkali-kali menyerang fasilitas umum seperti puskesmas dan gedung sekolah. Tindakan penyerangan itu dilakukan sebagai ancaman agar mereka yang bukan rakyat Papua untuk segera meninggalkan tanah mereka. Hingga tiba ketika penyerangan besar-besaran digencarkan oleh KKB yang mengakibatkan seorang nakes meninggal dunia, empat nakes luka-luka, satu nakes hilang dan 300 nakes telah diungsikan.
Peristiwa ini lantas menjadi sorotan berbagai pihak, mempertanyakan tindakan pemerintah yang masih belum menunjukkan responnya. Amnesty International Indonesia pun turut mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan, sebab kendati konfik di Papua sudah ada sejak lama, namun kali ini dianggap telah melewati batas Hak Asasi Manusia.
“Kami mendesak negara untuk segera mengusut tuntas kematian perawat Gabriella. Semua pelaku pelanggaran HAM, baik aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun warga biasa yang terbukti terlibat harus diadili secara terbuka, efektif, dan independen di pengadilan sipil.” Bunyi keterangan tersebut, dikutip dari situs resmi Amnesty.id, Senin (20/9).
Tak hanya itu, Amnesty International Indonesia juga menyebut bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo mengevaluasi langkah pendekatan yang selama ini dilakukan kepada KKB. Sebab jika ditindaklanjuti dengan kekerasan atau aksi militer sejenisnya, konflik ini tidak akan berujung.
Sementara itu, Sebby Sambon, juru bicara TPNPB-OPM untuk kesekian kalinya meminta pemerintah Indonesia untuk datang berunding dengan mereka dan mengadakan investigasi independen yang melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (AKM/L44)
