900 Hari Harun Masiku Buron, ICW: Bukti Kegagalan Firli Bahuri
Harun Masiku, politisi yang terjerat kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan telah menjadi buronan, kini sudah menginjak 900 hari masa pencariannya, namun masih belum menunjukkan tanda-tanda ditemukan.
Waktu yang selama itu, dinilai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai bukti kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Firli Bahuri.
ICW pun menyebutkan sejumlah keganjilan, yang terjadi dalam proses pencarian Harun Masiku, di antaranya saat Pimpinan KPK bergeming tatkala pegawainya diduga disekap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, ketidakjelasan tindakan penggeledahan di kantor PDIP, pemulangan paksa penyidik Rossa Purbo Bekti, hingga penyingkiran tim pencari Masiku melalui Tes Wawasan Kebangsaan.
“Akibatnya, masyarakat berasumsi bahwa sejak awal Pimpinan KPK memang tidak memiliki niat untuk menuntaskan penanganan perkara ini dan membiarkan Masiku serta pejabat teras partai politik tak tersentuh hukum,” demikian dikutip dari situs resminya, Rabu (29/6).
Bukan hanya kinerja KPK yang dianggap tak maksimal, Dewan Pengawas pun yang seharusnya turut andil dalam penyelidikan kasus ini, nyatanya justru bungkam dengan segala kejanggalan yang terjadi.
Padahal, tugas Dewan Pengawas sudah tertuang dalam Pasal 37B ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang memberikan ruang bagi Dewan Pengawas untuk terlibat aktif mengawasi seluk beluk pekerjaan KPK, termasuk dalam ranah penindakan.
Sementara itu, di sisi lain, ICW menilai bahwa kasus Harun Masiku seharusnya menjadi kasus yang menarik untuk ditelisik lebih dalam. Pasalnya, dalam kasus tersebut, diduga melibatkan sejumlah tokoh-tokoh di partai besar tanah air.
“Melihat fenomena merunduknya KPK saat berhadapan dengan politisi, bukan tidak mungkin hal tersebut membentuk teori kausalitas, yakni, jika suatu perkara melibatkan elite partai politik, maka penindakan lembaga antirasuah itu akan mengendur,” lanjutnya.
Atas hal ini pun, ICW lagi-lagi mendesak agar Filri Bahuri lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Mengingat, selain tidak maksimal menjalankan tugasnya, juga membuat citra KPK kian tahun kian menurun. (AKM/L44)
