HeadlineLensa Terkini

1000 Kartu Pos untuk Presiden, Greenpeace: Nol Deforestasi Adalah Target Utama

Komunitas peduli lingkungan hidup Greenpeace Indonesia, kembali mengirimkan sinyal harapan akan keselamatan lingkungan kepada Presiden Jokowi. Greenpeace mengumpulkan sebanyak 1000 kartu pos yang berisi harapan, keluh kesah, dan saran rakyat terhadap kondisi iklim dan lingkungan hidup.

Adila Isfandiari, Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan bahwa cuaca yang semakin hari semakin ekstrem saat ini, jelas akan berdampak buruk bagi masyarakat. Menurutnya, saat ini tidak hanya diperlukan sekedar kebijakan, namun juga aksi yang nyata dari pemerintah.

“Tetapi juga aksi iklim yang nyata dan sesegera mungkin dari Pemerintah, seperti memangkas ketergantungan kita terhadap energi yang bersumber dari industri ekstraktif dan segera melakukan transisi ke ekonomi hijau,” kata Adila dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari situs resmi Greenpeace, Sabtu (13/11).

Merujuk pada data yang dihimpun oleh BNPB, dikatakan bahwa bencana hidrometeorologi adalah yang paling sering terjadi selama 20 tahun ini. Sementara sepanjang 2021, telah terjadi sebanyak 2.329 bencana alam di Indonesia.

Berkaca pada isi Pidato Jokowi dalam forum COP26 Glasgow beberapa waktu lalu, meski tidak sesuai dengan data lapangan, Adila berharap presiden benar-benar menjalankan komitmennya dalam masalah ini. Terlebih lagi, tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi G20.

“Sebagai tuan rumah, Indonesia diharapkan bisa menjadi teladan bagi anggota G20 dan negara berkembang lainnya, dalam mencapai target 1,5 derajat Celcius. Tidak dengan melakukan perdagangan karbon, tetapi dengan meninggalkan energi kotor, khususnya batu bara, dan mewujudkan nol deforestasi, karena dua sektor yakni energi dan kehutanan adalah sektor penyumbang emisi terbesar Indonesia,” terangnya.

Selain itu, nol deforestasi dinilai harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian masalah iklim. Ia menyinggung, tidak seharusnya pemerintah terfokus pada perdagangan karbon yang jelas-jelas akan menjadi celah bagi pelaku perusak lingkungan hidup.

“Serta perusakan hutan atas nama pengembangan perekonomian dan ketahanan pangan, yang juga berakibat pada hilangnya hak masyarakat adat atas tanah mereka, harus diakhiri,” tambahnya. (AKM/L44)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *